Jakarta, – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS), disertai volatilitas pasar modal, menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk memperkuat kepercayaan pasar. Stabilitas ekonomi nasional tidak cukup dijaga melalui intervensi jangka pendek, tetapi membutuhkan konsistensi kebijakan, peningkatan produktivitas, serta kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat menghadiri penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN Indonesia, Jumat (30/10/2026).
Bamsoet mengingatkan, pelemahan rupiah, tekanan daya beli masyarakat, dan koreksi pasar modal tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral yang berdiri sendiri. Ketiganya merupakan tantangan serius yang berkaitan langsung dengan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap arah kebijakan nasional.
“Situasi ini harus kita hadapi dengan kepala dingin. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BEI, perbankan, BUMN, dan dunia usaha harus bergerak dalam satu tujuan yang sama, yakni menjaga stabilitas rupiah, memperkuat daya beli rakyat, serta memastikan pasar modal tetap kredibel, transparan, dan menarik bagi investor,” ujar Bamsoet.
Penutupan Rapimnas KADIN Indonesia tersebut turut dihadiri Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perindustrian Sarmuji, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, serta jajaran pengurus KADIN Indonesia.
Sehari sebelumnya, forum tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional, antara lain perwakilan Mabes Polri, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, serta pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Bamsoet, tekanan eksternal terhadap perekonomian memang masih tinggi. Selain nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, pasar saham juga menghadapi volatilitas akibat kombinasi sentimen global, ketegangan geopolitik, arus modal, hingga kekhawatiran investor terhadap tata kelola pasar.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan yang perlu dijaga dan diperkuat.
Bamsoet memaparkan, cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2026 tercatat sebesar USD146,3 miliar atau setara dengan 5,3 bulan impor. Angka tersebut masih berada jauh di atas standar kecukupan internasional. Sementara itu, inflasi September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan dan masih berada dalam sasaran Bank Indonesia.
“Jangan biarkan tekanan pasar berubah menjadi kepanikan ekonomi. Indikator kepercayaan konsumen masih berada pada zona optimistis di angka 118,1. Kredit perbankan tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sementara rasio kecukupan modal perbankan berada di level kuat, yakni 24,10 persen. Artinya, kegiatan ekonomi kita masih berjalan. Yang dibutuhkan adalah respons yang tepat dan konsisten,” kata Bamsoet.
Empat Agenda Strategis Menjaga Stabilitas Ekonomi
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia tersebut kemudian menguraikan sejumlah langkah strategis yang perlu segera diperkuat untuk merespons tekanan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar.
Pertama, Bank Indonesia perlu melanjutkan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi yang terukur, pendalaman pasar valuta asing (valas) domestik, optimalisasi instrumen lindung nilai, serta perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara mitra.
Langkah tersebut, menurutnya, perlu dikombinasikan dengan upaya menarik devisa hasil ekspor agar tetap berada dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, ketersediaan pasokan valas dapat diperkuat sekaligus mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Kedua, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga pangan, kelancaran distribusi, perlindungan kelompok rentan, serta percepatan belanja negara yang produktif.
Bamsoet menekankan, menjaga daya beli tidak cukup hanya mengandalkan bantuan jangka pendek. Pemerintah juga harus memperkuat penciptaan lapangan kerja, memberikan kepastian berusaha, dan meningkatkan produktivitas sektor riil agar daya beli masyarakat memiliki fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Ketiga, penguatan pasar modal harus menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan. Transparansi kepemilikan saham, penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar, peningkatan kualitas emiten, serta perlindungan investor ritel harus menjadi perhatian serius otoritas terkait.
“Langkah berikutnya, penguatan pasar modal harus menjadi agenda bersama. Transparansi kepemilikan saham, penegakan hukum terhadap manipulasi pasar, peningkatan kualitas emiten, serta perlindungan investor ritel harus dilakukan tanpa kompromi. Pasar modal yang sehat bukan hanya tempat mencari dana, melainkan cermin kepercayaan terhadap masa depan perekonomian nasional,” papar Bamsoet.
Keempat, pemerintah perlu memberikan kepastian regulasi, kemudahan investasi, akses pembiayaan, serta insentif bagi dunia usaha untuk meningkatkan ekspor dan substitusi impor.
Dalam agenda tersebut, Bamsoet menilai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya harus mendapatkan prioritas. Kedua sektor ini memiliki peran strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menopang konsumsi masyarakat.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran tersebut menegaskan bahwa dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan agar memiliki keberanian untuk melakukan ekspansi dan meningkatkan investasi.
“Dunia usaha membutuhkan kebijakan yang konsisten, penegakan hukum yang jelas, dan komunikasi otoritas fiskal dan moneter yang terbuka. Kalau kepastian itu terjaga, pelaku usaha akan lebih berani berinvestasi dan memperluas kegiatan usahanya. Indonesia punya pasar domestik yang besar, sumber daya melimpah, dan tenaga kerja produktif. Semua kekuatan tersebut harus kita manfaatkan agar optimisme ekonomi benar-benar terasa dalam kegiatan usaha dan kehidupan masyarakat,” pungkas Bamsoet. (*)
Editor: Sulaiman
