Manokwari, Papua Barat – Kodam XVIII/Kasuari menegaskan dukungannya terhadap upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Barat. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVIII/Kasuari Brigjen TNI Dian Hardiana, S.I.P., dalam briefing Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan darurat karhutla di Papua Barat Tahun 2026.
Kegiatan yang dipimpin Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., tersebut berlangsung di Executive Lounge Bandara Rendani, Manokwari, Rabu (14/10/2026).
Briefing ini dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, S.H., M.Si., Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP., Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, S.I.K., serta unsur kejaksaan, pengadilan, BMKG, dan DPRD Provinsi Papua Barat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas instansi untuk memperkuat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang mengganggu masyarakat dan lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat menyampaikan bahwa karhutla terjadi di Kabupaten Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara itu, kondisi kabut asap turut dipengaruhi kebakaran di wilayah lain, termasuk Papua Selatan.
Gubernur mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dalam upaya pemadaman. Ia juga mengajak seluruh unsur terkait memperkuat sinergi untuk menjaga lingkungan, mengendalikan kebakaran, dan mencegah munculnya titik api baru.
Apresiasi secara khusus turut diberikan kepada Kodam XVIII/Kasuari beserta jajarannya atas dukungan dalam penanganan karhutla di wilayah Papua Barat.
Kehadiran Kasdam XVIII/Kasuari dalam briefing tersebut mencerminkan dukungan TNI terhadap penanggulangan bencana melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.
Melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca, diharapkan upaya penanganan karhutla dapat berjalan lebih efektif, dampak kabut asap dapat dikurangi, dan risiko meluasnya kebakaran dapat ditekan.
Kodam XVIII/Kasuari bersama unsur terkait terus mendukung langkah penanganan sesuai peran dan kewenangan masing-masing demi menjaga keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Papua Barat.(*)
(Johannes/Sulaiman)
