Surabaya, Jawa Timur – Memasuki usia ke-121 tahun, Syarikat Islam (SI) kembali menegaskan komitmennya memperjuangkan kemandirian ekonomi rakyat. Melalui Majelis Tahkim atau Kongres Nasional ke-42 di Surabaya, SI mengusung agenda Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati sebagai upaya menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya keberpihakan terhadap pelaku ekonomi rakyat.
Kongres yang berlangsung pada 17-20 Oktober 2026 di Asrama Haji Sukolilo dan Jatim Expo, Surabaya, itu menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan ekonomi yang telah menjadi bagian penting sejarah pergerakan nasional.
Pimpinan senior Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, menegaskan bahwa kemiskinan dan persoalan ekonomi umat harus menjadi perhatian utama gerakan organisasi. Menurutnya, perjuangan SI tidak boleh berhenti pada penguatan identitas historis, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hari ini insyaa Allah kita memenuhi amanat konstitusi Majelis Tahkim, kongres bertema Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati,” tutur Hamdan Zoelva di hadapan para kader dan simpatisan yang menghadiri pembukaan kongres.
Hamdan mengingatkan bahwa Syarikat Islam memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan melawan ketidakadilan ekonomi pada masa kolonial. Organisasi ini tumbuh dari kesadaran bahwa penguatan ekonomi rakyat merupakan bagian penting dari perjuangan membangun kemandirian bangsa.
Menurut Hamdan, tantangan yang dihadapi saat ini memang berbeda dengan masa penjajahan. Namun, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan mendasar yang membutuhkan gerakan terorganisasi dan berkelanjutan.
“Masalah ekonomi dan kemiskinan. Kita hendak bangkit dan melawan. Gerakan perbaikan umat, lewat ekonomi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan arah perjuangan SI di abad kedua: menjadikan pemberdayaan ekonomi sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan umat sekaligus memperkokoh kemandirian nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang hadir dalam kegiatan tersebut, turut menyoroti peran historis Syarikat Islam dalam perjalanan kebangkitan nasional.
Ia menilai kontribusi SI dalam membangun kesadaran persatuan dan pergerakan rakyat perlu memperoleh perhatian lebih besar dalam narasi sejarah bangsa.
“Kalau boleh jujur, gerakan kebangkitan nasional pertama adalah Sarekat Islam, tapi yang kita peringati Boedi Oetomo. Persatuan nasional, Sumpah Pemuda, padahal Sarekat Islam yang pertama,” ungkap Zulkifli Hasan.
Selain menyoroti sejarah pergerakan nasional, Zulkifli menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan negara kepada petani dan peternak Indonesia. Menurutnya, kesejahteraan produsen pangan dalam negeri harus menjadi prioritas agar mereka tidak terus berada dalam posisi yang lemah di tengah persaingan pasar.
“Petani kita miskin, petani luar kita untungkan. Dan itulah yang terjadi berpuluh tahun. Kita perlu berpihak pada petani dan peternak Indonesia,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan kedaulatan pangan dan perlindungan terhadap pelaku usaha domestik sebagai bagian penting dari agenda ekonomi kerakyatan. Penguatan sektor pertanian dan peternakan dinilai perlu berjalan seiring dengan kebijakan yang mendorong produktivitas, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Koperasi Desa dan Semangat Pasal 33 UUD 1945
Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga menyinggung pengembangan Koperasi Desa sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.
Ia mengapresiasi inisiatif penguatan koperasi yang sejalan dengan cita-cita ekonomi kerakyatan Syarikat Islam. Menurutnya, pengembangan koperasi membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberanian untuk melanjutkan program di tengah berbagai tantangan.
“Koperasi Desa merupakan salah satu perwujudan cita-cita koperasi Syarikat Islam. Meski banyak perlawanan, Pak Prabowo bilang jalan terus. Untuk mewujudkan cita-cita Syarikat Islam sebagaimana disebut Bung Hamdan Zoelva,” kata Zulkifli.
Penguatan koperasi tersebut memiliki relevansi dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kerangka itu, koperasi diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga usaha, tetapi juga sarana memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
Bagi Syarikat Islam, dakwah ekonomi menjadi jalan untuk menerjemahkan nilai perjuangan ke dalam program pemberdayaan yang konkret. Tantangannya adalah memastikan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pasar, dan sumber daya produktif.
Majelis Tahkim atau Kongres Nasional ke-42 Syarikat Islam juga dirangkaikan dengan Festival Koperasi in conjunction with SI Connect Expo 2026.
Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha kecil, koperasi, dan berbagai komunitas dalam ruang kolaborasi ekonomi. Melalui agenda ini, penguatan jaringan usaha dan perluasan peluang kerja sama diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
Rangkaian kegiatan itu sekaligus menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan perjuangan organisasi dengan kebutuhan nyata pelaku ekonomi. Pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha kecil, dan penguatan sektor pangan menjadi sejumlah bidang yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah.
Pada usia ke-121 tahun, Syarikat Islam menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa warisan sejarahnya tetap relevan dalam menjawab persoalan bangsa. Semangat pergerakan yang dahulu tumbuh sebagai respons terhadap ketidakadilan ekonomi kini dituntut hadir melalui program yang terukur, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dari sejarah perjuangan di Surabaya hingga agenda Kongres Nasional ke-42, pesan yang diusung Syarikat Islam tetap berpusat pada satu cita-cita: kemerdekaan sejati tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan politik, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Dengan mengusung dakwah ekonomi, Syarikat Islam menegaskan bahwa perjuangan organisasi tidak berhenti pada romantisme masa lalu. Tantangan berikutnya adalah menjadikan semangat tersebut sebagai kekuatan nyata dalam membangun ekonomi rakyat, memperkuat kedaulatan pangan, dan memperluas kesejahteraan masyarakat Indonesia.(*)
Editor: Jafar G B
